Hingga kini masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Jangankan untuk mandi, untuk minum saja warga Kecamatan Laratama, harus relah berjalan kaki sejauh 12 kilo meter ke sumber mata air. Kondisi tersebut terjadi sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945.
"Warga disana sangat sulit mendapatkan air bersih. Oleh karena itu perlu ada perhatian pemerintah," tegas Koordinator Daerah (Korda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Sumba Barat Daya, Bartholomeus Zeingo di Kupang, Minggu (12/10/08).
Kondisi miris yang dialami warga Sumba barat Daya ini dimanfaatkan oleh sejumlah pihak guna meraih untung lewat jual beli air bersih dengan menggunakan mobil tengki. "Disana satu tangki Rp. 200 ribu. Harga ini sangat mencekik. Tapi mau bagaimana lagi? Yah... satu-satunya yang diharapkan adalah perhatian pemerintah," ujarnya. (chris parera)
Minggu, 12 Oktober 2008
PPRN NTT OPTIMIS RAIH SATU FRAKSI
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) optimis mampu meraih satu fraksi di DPRD Provinsi NTT dan kabupaten/kota se NTT.
“PPRN hadir karena PPRN peduli terhadap rakyat. Kebutuhan dan kepentingan rakyat menjadi prioritas utama. Karena PPRN peduli terhadap rakyat, maka saya yakin rakyat juga akan peduli terhadap PPRN. Oleh karena itu, minimal satu fraksi bisa kami raih,” ujar Sekretaris DPW PPRN NTT, Bertho Bala Lamanepa di Kupang, Sabtu (11/10/08).
Kini partai yang diarsiteki DR. Amelia Achmad Yani (putri Jenderal TNI Anumerta, Achmad Yani) itu telah terbentuk diseluruh provinsi di Indonesia, termasuk di seluruh kabupaten/kota di NTT.
“PPRN hanya punya satu tekad, yakni bebaskan rakyat dari belenggu penderitaan dan ketidakadilan,” tegas Lamanepa. (chris parera)
“PPRN hadir karena PPRN peduli terhadap rakyat. Kebutuhan dan kepentingan rakyat menjadi prioritas utama. Karena PPRN peduli terhadap rakyat, maka saya yakin rakyat juga akan peduli terhadap PPRN. Oleh karena itu, minimal satu fraksi bisa kami raih,” ujar Sekretaris DPW PPRN NTT, Bertho Bala Lamanepa di Kupang, Sabtu (11/10/08).
Kini partai yang diarsiteki DR. Amelia Achmad Yani (putri Jenderal TNI Anumerta, Achmad Yani) itu telah terbentuk diseluruh provinsi di Indonesia, termasuk di seluruh kabupaten/kota di NTT.
“PPRN hanya punya satu tekad, yakni bebaskan rakyat dari belenggu penderitaan dan ketidakadilan,” tegas Lamanepa. (chris parera)
Jumat, 10 Oktober 2008
AMANKAN KEPENTINGAN RAKYAT!
Kegetiran hidup dikerubuti bayang-bayang kemiskinan benar-benar dirasakan DR. Thomas Ola Langoday, SE. M.Si. Sebagai anak desa dari Pulau Lembata, ia merasakan dan tahu betul apa yang menimpa kampung halamannya Nusa Tenggara Timur (NTT). Kelaparan, kobodohan, pengangguran serta virus KKN seakan menjadi tontonan rutin dari tahun ke tahun. NTT tak banyak berubah sejak Indonesia bebas dari penjajah. Sudah begitu rakyat Flobamorata sering diperdayai. Ketika rakyat dibutuhkan, rakyat diagung-agungkan. Namun selepas itu rakyat bagaikan setumpuk sampah tak berarti. Kini dibawah panji Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), dosen tetap pada Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Katholik Widya Mandira (Unwira) Kupang yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPRN NTT tersebut bergerilya mengajak warga NTT meraih mimpi rakyat bebas dari belenggu penderitaan dan ketidakadilan. Caranya?
Pemilu 2009 sudah di depan mata. Sebagai kontestan, PPRN datang dengan visi-misi dan komitmen yang jelas, yakni amankan kepentingan rakyat. Mimpi rakyat bebas dari belenggu penderitaan dan ketidakadilan akan diraih melalui pemilu 2009.
“Langkah awal yang harus dilaksanakan adalah merebut kekuasaan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di semua tingkatan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota. Minimal disemua tingkatan memiliki satu fraksi. Sehingga pimpinan DPRD bisa direbut. Jika sudah begitu maka visi-misi PPRN yang juga diidam-idamkan rakyat bisa diperjuangkan secara maksimal,” ujar Thomas ----begitulah DR. Thomas Ola Langoday, SE. M.Si biasa dipanggil--- saat bincang-bincang dengan Berita Rakyat di kediamannya di bilangan Kelurahan Naikoten I Kupang, Rabu (1/10/08).
Dibawah komando Amelia Achmad Yani, putri Pahlawan Revolusi, Jenderal TNI Anumerta, Achmad Yani, PPRN mulai dicintai dan diminati rakyat. PPRN sering dinobatkan sebagai bayi ajaib, begitu lahir langsung berjalan mendatangi sanak famillynya di seluruh Indonesia. Alhasil kantong-kantong PPRN pun terbentuk hampir di semua desa di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Semangat perubahan terus membahana ke seluruh nusantara. Di NTT sendiri PPRN telah terbentuk di 20 kabupaten/kota. Buktinya, di semua kabupaten/kota dan provinsi PPRN memiliki Calon Anggota (Caleg) DPRD periode 2009-2014.
“Caleg dari PPRN merupakan figur yang militan dan bermoral. Karena itu saya selalu ingatkan kepada mereka agar hindari membohongi rakyat, hindari janji-janji yang bukan menjadi tugas dan tanggung jawab legislatif. Tugas dan tanggung jawab legislatif hanya terbatas pada kewenangan legislasi, anggaran dan pengawasan,” ucapnya.
Menurut Thomas, sesungguhnya PPRN lahir karena kepedulian. Kepedulian terhadap apa? Kepedulian terhadap semua kebobrokan bangsa dan negara yang terjadi selama 62 tahun setelah Indonesia merdeka. Kondisi bangsa belum terlalu banyak berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini. Salah siapa? Salah seluruh komponen bangsa ini. Pemerintah sendiri tidak bisa berbuat banyak. Apalagi masyarakat, LSM dan Pers. Karena apa? Karena kita jalan sendiri-sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kita semua harus bisa bergandengan tangan. Jangan bermusuhan. Mari kita bermitra. Mari duduk sama-sama, kita diskusikan nasib rakyat. Kalau pemerintah, LSM, Partai Politik, tokok-tokoh masyarakat, Pers jalan sendiri-sendiri, maka sampai kapan pun nasib rakyat tidak akan pernah keluar dari belenggu penderitaan dan ketidakadilan.
Permasalahan utama di NTT adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Setiap 17 Agustus kita selalu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Entah kita hayati atau tidak, tapi ada satu bait mengatakan “Hiduplah Jiwanya, Hiduplah Badannya”. Jiwanya itu dihidupkan lebih dahulu, baru badannya. Tapi yang dilakukan selama ini bangun badannya dulu, bangun fisiknya dulu, baru jiwanya. Karena itu kita menjadi tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Karena kita hanya terkonsentrasi membangun badannya, membangun fisiknya. Itu menyalahi amanat UUD 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, kalau biaya pendidikan lebih besar dari pendapatan petani atau pendapatan rakyat. Tidak bisa!
Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Ironisnya hak rakyat sering dikangkangi. Arti politik sering dibelokan. Padahal arti politik yang sesungguhnya adalah sebuah pangilan untuk bekerja, untuk mengabdi kepada rakyat. Sekarang ini banyak kader partai yang duduk di DPRD tinggalkan idealogi partainya. Tidak lagi keberpihak pada rakyat. Mereka hanya mengutamakan kepentingn kelompok atau golongan. Pendidikan politik kepada masyarakat pun diabaikan. Padahal pendidikan ini dimaksudkan untuk menghindari kesalapahaman dan mengurangi pengeksploitasian hak-hak rakyat.
“Karena itu PPRN akan bekerja dengan hati. PPRN berada dibelakang rakyat kecil, bukan di belakang pemerintah, bukan dibelakang pengusaha atau kelompok-kelopok tertentu,” tegasnya.
Pendidikan Politik
Dewasa ini partai politik di NTT cenderung menjagokan figur non partai politik untuk menjadi calon Gubernur maupun Bupati dan Walikota. Padahal sikap ini merupakan bukti keroposnya semangat pendidikan dan kaderisasi di dalam partai politik itu sendiri. Karena itu PPRN tidak mau mengulangi kegagalan tersebut. Kedepan PPRN akan menyiapkan kader untuk memimpin bangsa ini. Kaderisasi dan pendidikan politik akan diutamakan. Ditingkat provinsi, PPRN menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi Gubernur. Begitu juga di tingkat Kabupaten/Kota.
“PPRN mengedepankan pendidikan politik bagi kadernya. Kedepan yang menjadi calon pemimpin politik adalah mereka yang ada di partai ini, bukan orang yang selama ini berada di luar partai politik lalu tiba–tiba muncul menjadi pejabat politik. Setiap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia diberikan peran untuk mencipkatan kader-kader PPRN yang siap menjadi pemimpin di daerah masing-masing. Itu komitmen. Karena di PPRN tidak ada intervensi bahwa pusat akan mengirim kadernya untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur atau intervensi provinsi terhadap penentuan calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota di setiap pilkada,” jelasnya.
Untuk bisa mewujudkan impian PPRN, kata Thomas, hal pertama yang harus dilakukan adalah menguasai legislatif. Dengan menguasai legislatif, PPRN bisa membuat berbagai aturan perundang-undangan dan Peratutan Daerah (Perda) yang memihak kepada rakyat. Tanpa menguasai legislatif, sangat sulit bagi PPRN untuk mengamankan kepentingan rakyat. Begitu juga untuk menentukan siapa yang pantas menjadi Presiden, Gubernur atau Bupati dan Walikota.
Menghadapi Pemilu 2008 PPRN mengusung kader-kader yang militan dan bermoral. Kader-kader PPRN ini ditugaskan untuk mengamankan semua kepentingan rakyat di DPRD masing-masing. “Hanya dengan kerja keras, dengan kejujuran, rakyat akan bersimpati kepada kita, rakyat percayakan kita sebagai penyalur aspirasi mereka. Untuk itu hindari membohongi rakyat, hindari janji-janji yang bukan menjadi tugas dan tanggung jawab legislatif. Tugas dan tanggung jawab legislatif hanya terbatas pada kewenangan legislatif, anggaran dan pengawasan. Jadi itu harus dibedakan dengan audit yang dilakukan legislatif di jaman-jaman sebelumnya. Pengawasan kita itu jelas, pengawasan kepada pelaksanaan legislasi dan pengawasan kepada pelaksanaan anggaran. Bukan mengaudit hasil pembangunan dan sebagainya, itu tugas lembaga auditor,” ujar Thomas mengingatkan.
Ayah empat anak jebolan Universitas Brawijaya Malang itu juga menghimbau agar semua komponen bangsa ini bisa menjadi mitra PPRN, baik itu pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers atau organisasi masyarakat di NTT. Karena hanya dengan kemitraan yang baik kita bisa mencapai tujuan pembangunan dengan sempurna.
Kepada kader PPRN diminta untuk lebih mendekatkan diri kepada rakyat. Karena hanya dengan begitu kita bisa tahu apa yang dibutuhkan rakyat. Menghadapi pemilu, kader PPRN harus bisa menguasai legislatif. Kalau legislatif sudah dikuasai, otomatis bisa menguasai birokrasi. Jika sudah demikian maka apa yang menjadi cita-cita PPRN bisa terwujud dengan baik.
“Cita-cita pembangunan harus dimulai dengan regulasi. Regulasi itu bukan soal jumlahnya, tapi soal kualitasnya yang mempunyai daya ramal, yang mempunyai daya tahan untuk sekian puluh tahun. Bukan satu dua tahun kemudian dirubah,” tandasnya.
Kemiskinan
Kemiskinan yang terjadi di NTT bukan hanya stigma. Tapi fakta yang dari tahun ke tahun tak pernah terselesaikan. Masalah sosial, pendidikan dan kesehatan semua berpangkal pada satu dapur bernama kemiskinan. Demikian dikatakan Caleg DPRD Provinsi NTT plus Ketua Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW PPRN NTT, Ir. Harmans Hermus Florianus, MT.
Kepada Berita Rakyat di Kupang, Harmans mengatakan masalah kemiskinan di NTT antara lain disebabkan oleh prilaku, pola pikir, pola kerja masyarakat yang masih tradisional. Petani NTT belum moderen seiring dengan pesatnya teknologi. Karena itu, pemerintah perlu berperan aktif memoderenisasi pola kerja masyarakat, baik dibidang pertanian, peternakan maupun industri kecil. Sehingga penghasilan para petani, peternak dan pengusaha industri kecil bisa meningkat.
“Kalau penghasilan mereka membaik, tentu biaya atau masalah pendidikan kita bisa teratasi. Sejak 2007, pendapatan per kapita kita sangat kecil, sekitar Rp. 300 rubu per bulan per Kepala Keluarga (KK). Ini akar masalahnya,” timpalnya.
Soal pendidikan, kata dia, bisa dilihat dari out put kelulusan, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Berapa tahun terakhir ini grafik kelulusan terus menurun. Toh begitu Harmans mengaku banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan di NTT. Antara lain biaya pendidikan melebihi biaya hidup masyarakat yang dipengaruhi naiknya harga BBM, kurangnya jumlah tenaga pendidik dan kualitas pendidik yang belum bisa mengimbangi berubah-ubahnya kurikulum serta minimnya upah yang diterima oleh para guru.
AMANKAN KEPENTINGAN RAKYAT!
Kegetiran hidup dikerubuti bayang-bayang kemiskinan benar-benar dirasakan DR. Thomas Ola Langoday, SE. M.Si. Sebagai anak desa dari Pulau Lembata, ia merasakan dan tahu betul apa yang menimpa kampung halamannya Nusa Tenggara Timur (NTT). Kelaparan, kobodohan, pengangguran serta virus KKN seakan menjadi tontonan rutin dari tahun ke tahun. NTT tak banyak berubah sejak Indonesia bebas dari penjajah. Sudah begitu rakyat Flobamorata sering diperdayai. Ketika rakyat dibutuhkan, rakyat diagung-agungkan. Namun selepas itu rakyat bagaikan setumpuk sampah tak berarti. Kini dibawah panji Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), dosen tetap pada Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Katholik Widya Mandira (Unwira) Kupang yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPRN NTT tersebut bergerilya mengajak warga NTT meraih mimpi rakyat bebas dari belenggu penderitaan dan ketidakadilan. Caranya?
Pemilu 2009 sudah di depan mata. Sebagai kontestan, PPRN datang dengan visi-misi dan komitmen yang jelas, yakni amankan kepentingan rakyat. Mimpi rakyat bebas dari belenggu penderitaan dan ketidakadilan akan diraih melalui pemilu 2009.
“Langkah awal yang harus dilaksanakan adalah merebut kekuasaan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di semua tingkatan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota. Minimal disemua tingkatan memiliki satu fraksi. Sehingga pimpinan DPRD bisa direbut. Jika sudah begitu maka visi-misi PPRN yang juga diidam-idamkan rakyat bisa diperjuangkan secara maksimal,” ujar Thomas ----begitulah DR. Thomas Ola Langoday, SE. M.Si biasa dipanggil--- saat bincang-bincang dengan Berita Rakyat di kediamannya di bilangan Kelurahan Naikoten I Kupang, Rabu (1/10/08).
Dibawah komando Amelia Achmad Yani, putri Pahlawan Revolusi, Jenderal TNI Anumerta, Achmad Yani, PPRN mulai dicintai dan diminati rakyat. PPRN sering dinobatkan sebagai bayi ajaib, begitu lahir langsung berjalan mendatangi sanak famillynya di seluruh Indonesia. Alhasil kantong-kantong PPRN pun terbentuk hampir di semua desa di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Semangat perubahan terus membahana ke seluruh nusantara. Di NTT sendiri PPRN telah terbentuk di 20 kabupaten/kota. Buktinya, di semua kabupaten/kota dan provinsi PPRN memiliki Calon Anggota (Caleg) DPRD periode 2009-2014.
“Caleg dari PPRN merupakan figur yang militan dan bermoral. Karena itu saya selalu ingatkan kepada mereka agar hindari membohongi rakyat, hindari janji-janji yang bukan menjadi tugas dan tanggung jawab legislatif. Tugas dan tanggung jawab legislatif hanya terbatas pada kewenangan legislasi, anggaran dan pengawasan,” ucapnya.
Menurut Thomas, sesungguhnya PPRN lahir karena kepedulian. Kepedulian terhadap apa? Kepedulian terhadap semua kebobrokan bangsa dan negara yang terjadi selama 62 tahun setelah Indonesia merdeka. Kondisi bangsa belum terlalu banyak berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini. Salah siapa? Salah seluruh komponen bangsa ini. Pemerintah sendiri tidak bisa berbuat banyak. Apalagi masyarakat, LSM dan Pers. Karena apa? Karena kita jalan sendiri-sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kita semua harus bisa bergandengan tangan. Jangan bermusuhan. Mari kita bermitra. Mari duduk sama-sama, kita diskusikan nasib rakyat. Kalau pemerintah, LSM, Partai Politik, tokok-tokoh masyarakat, Pers jalan sendiri-sendiri, maka sampai kapan pun nasib rakyat tidak akan pernah keluar dari belenggu penderitaan dan ketidakadilan.
Permasalahan utama di NTT adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Setiap 17 Agustus kita selalu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Entah kita hayati atau tidak, tapi ada satu bait mengatakan “Hiduplah Jiwanya, Hiduplah Badannya”. Jiwanya itu dihidupkan lebih dahulu, baru badannya. Tapi yang dilakukan selama ini bangun badannya dulu, bangun fisiknya dulu, baru jiwanya. Karena itu kita menjadi tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Karena kita hanya terkonsentrasi membangun badannya, membangun fisiknya. Itu menyalahi amanat UUD 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, kalau biaya pendidikan lebih besar dari pendapatan petani atau pendapatan rakyat. Tidak bisa!
Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Ironisnya hak rakyat sering dikangkangi. Arti politik sering dibelokan. Padahal arti politik yang sesungguhnya adalah sebuah pangilan untuk bekerja, untuk mengabdi kepada rakyat. Sekarang ini banyak kader partai yang duduk di DPRD tinggalkan idealogi partainya. Tidak lagi keberpihak pada rakyat. Mereka hanya mengutamakan kepentingn kelompok atau golongan. Pendidikan politik kepada masyarakat pun diabaikan. Padahal pendidikan ini dimaksudkan untuk menghindari kesalapahaman dan mengurangi pengeksploitasian hak-hak rakyat.
“Karena itu PPRN akan bekerja dengan hati. PPRN berada dibelakang rakyat kecil, bukan di belakang pemerintah, bukan dibelakang pengusaha atau kelompok-kelopok tertentu,” tegasnya.
Pendidikan Politik
Dewasa ini partai politik di NTT cenderung menjagokan figur non partai politik untuk menjadi calon Gubernur maupun Bupati dan Walikota. Padahal sikap ini merupakan bukti keroposnya semangat pendidikan dan kaderisasi di dalam partai politik itu sendiri. Karena itu PPRN tidak mau mengulangi kegagalan tersebut. Kedepan PPRN akan menyiapkan kader untuk memimpin bangsa ini. Kaderisasi dan pendidikan politik akan diutamakan. Ditingkat provinsi, PPRN menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi Gubernur. Begitu juga di tingkat Kabupaten/Kota.
“PPRN mengedepankan pendidikan politik bagi kadernya. Kedepan yang menjadi calon pemimpin politik adalah mereka yang ada di partai ini, bukan orang yang selama ini berada di luar partai politik lalu tiba–tiba muncul menjadi pejabat politik. Setiap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia diberikan peran untuk mencipkatan kader-kader PPRN yang siap menjadi pemimpin di daerah masing-masing. Itu komitmen. Karena di PPRN tidak ada intervensi bahwa pusat akan mengirim kadernya untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur atau intervensi provinsi terhadap penentuan calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota di setiap pilkada,” jelasnya.
Untuk bisa mewujudkan impian PPRN, kata Thomas, hal pertama yang harus dilakukan adalah menguasai legislatif. Dengan menguasai legislatif, PPRN bisa membuat berbagai aturan perundang-undangan dan Peratutan Daerah (Perda) yang memihak kepada rakyat. Tanpa menguasai legislatif, sangat sulit bagi PPRN untuk mengamankan kepentingan rakyat. Begitu juga untuk menentukan siapa yang pantas menjadi Presiden, Gubernur atau Bupati dan Walikota.
Menghadapi Pemilu 2008 PPRN mengusung kader-kader yang militan dan bermoral. Kader-kader PPRN ini ditugaskan untuk mengamankan semua kepentingan rakyat di DPRD masing-masing. “Hanya dengan kerja keras, dengan kejujuran, rakyat akan bersimpati kepada kita, rakyat percayakan kita sebagai penyalur aspirasi mereka. Untuk itu hindari membohongi rakyat, hindari janji-janji yang bukan menjadi tugas dan tanggung jawab legislatif. Tugas dan tanggung jawab legislatif hanya terbatas pada kewenangan legislatif, anggaran dan pengawasan. Jadi itu harus dibedakan dengan audit yang dilakukan legislatif di jaman-jaman sebelumnya. Pengawasan kita itu jelas, pengawasan kepada pelaksanaan legislasi dan pengawasan kepada pelaksanaan anggaran. Bukan mengaudit hasil pembangunan dan sebagainya, itu tugas lembaga auditor,” ujar Thomas mengingatkan.
Ayah empat anak jebolan Universitas Brawijaya Malang itu juga menghimbau agar semua komponen bangsa ini bisa menjadi mitra PPRN, baik itu pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers atau organisasi masyarakat di NTT. Karena hanya dengan kemitraan yang baik kita bisa mencapai tujuan pembangunan dengan sempurna.
Kepada kader PPRN diminta untuk lebih mendekatkan diri kepada rakyat. Karena hanya dengan begitu kita bisa tahu apa yang dibutuhkan rakyat. Menghadapi pemilu, kader PPRN harus bisa menguasai legislatif. Kalau legislatif sudah dikuasai, otomatis bisa menguasai birokrasi. Jika sudah demikian maka apa yang menjadi cita-cita PPRN bisa terwujud dengan baik.
“Cita-cita pembangunan harus dimulai dengan regulasi. Regulasi itu bukan soal jumlahnya, tapi soal kualitasnya yang mempunyai daya ramal, yang mempunyai daya tahan untuk sekian puluh tahun. Bukan satu dua tahun kemudian dirubah,” tandasnya.
Kemiskinan
Kemiskinan yang terjadi di NTT bukan hanya stigma. Tapi fakta yang dari tahun ke tahun tak pernah terselesaikan. Masalah sosial, pendidikan dan kesehatan semua berpangkal pada satu dapur bernama kemiskinan. Demikian dikatakan Caleg DPRD Provinsi NTT plus Ketua Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW PPRN NTT, Ir. Harmans Hermus Florianus, MT.
Kepada Berita Rakyat di Kupang, Harmans mengatakan masalah kemiskinan di NTT antara lain disebabkan oleh prilaku, pola pikir, pola kerja masyarakat yang masih tradisional. Petani NTT belum moderen seiring dengan pesatnya teknologi. Karena itu, pemerintah perlu berperan aktif memoderenisasi pola kerja masyarakat, baik dibidang pertanian, peternakan maupun industri kecil. Sehingga penghasilan para petani, peternak dan pengusaha industri kecil bisa meningkat.
“Kalau penghasilan mereka membaik, tentu biaya atau masalah pendidikan kita bisa teratasi. Sejak 2007, pendapatan per kapita kita sangat kecil, sekitar Rp. 300 rubu per bulan per Kepala Keluarga (KK). Ini akar masalahnya,” timpalnya.
Soal pendidikan, kata dia, bisa dilihat dari out put kelulusan, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Berapa tahun terakhir ini grafik kelulusan terus menurun. Toh begitu Harmans mengaku banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan di NTT. Antara lain biaya pendidikan melebihi biaya hidup masyarakat yang dipengaruhi naiknya harga BBM, kurangnya jumlah tenaga pendidik dan kualitas pendidik yang belum bisa mengimbangi berubah-ubahnya kurikulum serta minimnya upah yang diterima oleh para guru.
AMANKAN KEPENTINGAN RAKYAT!
Kegetiran hidup dikerubuti bayang-bayang kemiskinan benar-benar dirasakan DR. Thomas Ola Langoday, SE. M.Si. Sebagai anak desa dari Pulau Lembata, ia merasakan dan tahu betul apa yang menimpa kampung halamannya Nusa Tenggara Timur (NTT). Kelaparan, kobodohan, pengangguran serta virus KKN seakan menjadi tontonan rutin dari tahun ke tahun. NTT tak banyak berubah sejak Indonesia bebas dari penjajah. Sudah begitu rakyat Flobamorata sering diperdayai. Ketika rakyat dibutuhkan, rakyat diagung-agungkan. Namun selepas itu rakyat bagaikan setumpuk sampah tak berarti. Kini dibawah panji Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), dosen tetap pada Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Katholik Widya Mandira (Unwira) Kupang yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPRN NTT tersebut bergerilya mengajak warga NTT meraih mimpi rakyat bebas dari belenggu penderitaan dan ketidakadilan. Caranya?
“Langkah awal yang harus dilaksanakan adalah merebut kekuasaan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di semua tingkatan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota. Minimal disemua tingkatan memiliki satu fraksi. Sehingga pimpinan DPRD bisa direbut. Jika sudah begitu maka visi-misi PPRN yang juga diidam-idamkan rakyat bisa diperjuangkan secara maksimal,” ujar Thomas ----begitulah DR. Thomas Ola Langoday, SE. M.Si biasa dipanggil--- saat bincang-bincang dengan Berita Rakyat di kediamannya di bilangan Kelurahan Naikoten I Kupang, Rabu (1/10/08).
Dibawah komando Amelia Achmad Yani, putri Pahlawan Revolusi, Jenderal TNI Anumerta, Achmad Yani, PPRN mulai dicintai dan diminati rakyat. PPRN sering dinobatkan sebagai bayi ajaib, begitu lahir langsung berjalan mendatangi sanak famillynya di seluruh Indonesia. Alhasil kantong-kantong PPRN pun terbentuk hampir di semua desa di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Semangat perubahan terus membahana ke seluruh nusantara. Di NTT sendiri PPRN telah terbentuk di 20 kabupaten/kota. Buktinya, di semua kabupaten/kota dan provinsi PPRN memiliki Calon Anggota (Caleg) DPRD periode 2009-2014.
“Caleg dari PPRN merupakan figur yang militan dan bermoral. Karena itu saya selalu ingatkan kepada mereka agar hindari membohongi rakyat, hindari janji-janji yang bukan menjadi tugas dan tanggung jawab legislatif. Tugas dan tanggung jawab legislatif hanya terbatas pada kewenangan legislasi, anggaran dan pengawasan,” ucapnya.
Menurut Thomas, sesungguhnya PPRN lahir karena kepedulian. Kepedulian terhadap apa? Kepedulian terhadap semua kebobrokan bangsa dan negara yang terjadi selama 62 tahun setelah Indonesia merdeka. Kondisi bangsa belum terlalu banyak berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini. Salah siapa? Salah seluruh komponen bangsa ini. Pemerintah sendiri tidak bisa berbuat banyak. Apalagi masyarakat, LSM dan Pers. Karena apa? Karena kita jalan sendiri-sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kita semua harus bisa bergandengan tangan. Jangan bermusuhan. Mari kita bermitra. Mari duduk sama-sama, kita diskusikan nasib rakyat. Kalau pemerintah, LSM, Partai Politik, tokok-tokoh masyarakat, Pers jalan sendiri-sendiri, maka sampai kapan pun nasib rakyat tidak akan pernah keluar dari belenggu penderitaan dan ketidakadilan.
Permasalahan utama di NTT adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Setiap 17 Agustus kita selalu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Entah kita hayati atau tidak, tapi ada satu bait mengatakan “Hiduplah Jiwanya, Hiduplah Badannya”. Jiwanya itu dihidupkan lebih dahulu, baru badannya. Tapi yang dilakukan selama ini bangun badannya dulu, bangun fisiknya dulu, baru jiwanya. Karena itu kita menjadi tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Karena kita hanya terkonsentrasi membangun badannya, membangun fisiknya. Itu menyalahi amanat UUD 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, kalau biaya pendidikan lebih besar dari pendapatan petani atau pendapatan rakyat. Tidak bisa!
Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Ironisnya hak rakyat sering dikangkangi. Arti politik sering dibelokan. Padahal arti politik yang sesungguhnya adalah sebuah pangilan untuk bekerja, untuk mengabdi kepada rakyat. Sekarang ini banyak kader partai yang duduk di DPRD tinggalkan idealogi partainya. Tidak lagi keberpihak pada rakyat. Mereka hanya mengutamakan kepentingn kelompok atau golongan. Pendidikan politik kepada masyarakat pun diabaikan. Padahal pendidikan ini dimaksudkan untuk menghindari kesalapahaman dan mengurangi pengeksploitasian hak-hak rakyat.
“Karena itu PPRN akan bekerja dengan hati. PPRN berada dibelakang rakyat kecil, bukan di belakang pemerintah, bukan dibelakang pengusaha atau kelompok-kelopok tertentu,” tegasnya.
Pendidikan Politik
Dewasa ini partai politik di NTT cenderung menjagokan figur non partai politik untuk menjadi calon Gubernur maupun Bupati dan Walikota. Padahal sikap ini merupakan bukti keroposnya semangat pendidikan dan kaderisasi di dalam partai politik itu sendiri. Karena itu PPRN tidak mau mengulangi kegagalan tersebut. Kedepan PPRN akan menyiapkan kader untuk memimpin bangsa ini. Kaderisasi dan pendidikan politik akan diutamakan. Ditingkat provinsi, PPRN menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi Gubernur. Begitu juga di tingkat Kabupaten/Kota.
“PPRN mengedepankan pendidikan politik bagi kadernya. Kedepan yang menjadi calon pemimpin politik adalah mereka yang ada di partai ini, bukan orang yang selama ini berada di luar partai politik lalu tiba–tiba muncul menjadi pejabat politik. Setiap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia diberikan peran untuk mencipkatan kader-kader PPRN yang siap menjadi pemimpin di daerah masing-masing. Itu komitmen. Karena di PPRN tidak ada intervensi bahwa pusat akan mengirim kadernya untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur atau intervensi provinsi terhadap penentuan calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota di setiap pilkada,” jelasnya.
Untuk bisa mewujudkan impian PPRN, kata Thomas, hal pertama yang harus dilakukan adalah menguasai legislatif. Dengan menguasai legislatif, PPRN bisa membuat berbagai aturan perundang-undangan dan Peratutan Daerah (Perda) yang memihak kepada rakyat. Tanpa menguasai legislatif, sangat sulit bagi PPRN untuk mengamankan kepentingan rakyat. Begitu juga untuk menentukan siapa yang pantas menjadi Presiden, Gubernur atau Bupati dan Walikota.
Menghadapi Pemilu 2008 PPRN mengusung kader-kader yang militan dan bermoral. Kader-kader PPRN ini ditugaskan untuk mengamankan semua kepentingan rakyat di DPRD masing-masing. “Hanya dengan kerja keras, dengan kejujuran, rakyat akan bersimpati kepada kita, rakyat percayakan kita sebagai penyalur aspirasi mereka. Untuk itu hindari membohongi rakyat, hindari janji-janji yang bukan menjadi tugas dan tanggung jawab legislatif. Tugas dan tanggung jawab legislatif hanya terbatas pada kewenangan legislatif, anggaran dan pengawasan. Jadi itu harus dibedakan dengan audit yang dilakukan legislatif di jaman-jaman sebelumnya. Pengawasan kita itu jelas, pengawasan kepada pelaksanaan legislasi dan pengawasan kepada pelaksanaan anggaran. Bukan mengaudit hasil pembangunan dan sebagainya, itu tugas lembaga auditor,” ujar Thomas mengingatkan.
Ayah empat anak jebolan Universitas Brawijaya Malang itu juga menghimbau agar semua komponen bangsa ini bisa menjadi mitra PPRN, baik itu pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers atau organisasi masyarakat di NTT. Karena hanya dengan kemitraan yang baik kita bisa mencapai tujuan pembangunan dengan sempurna.
Kepada kader PPRN diminta untuk lebih mendekatkan diri kepada rakyat. Karena hanya dengan begitu kita bisa tahu apa yang dibutuhkan rakyat. Menghadapi pemilu, kader PPRN harus bisa menguasai legislatif. Kalau legislatif sudah dikuasai, otomatis bisa menguasai birokrasi. Jika sudah demikian maka apa yang menjadi cita-cita PPRN bisa terwujud dengan baik.
“Cita-cita pembangunan harus dimulai dengan regulasi. Regulasi itu bukan soal jumlahnya, tapi soal kualitasnya yang mempunyai daya ramal, yang mempunyai daya tahan untuk sekian puluh tahun. Bukan satu dua tahun kemudian dirubah,” tandasnya.
Kemiskinan
Kemiskinan yang terjadi di NTT bukan hanya stigma. Tapi fakta yang dari tahun ke tahun tak pernah terselesaikan. Masalah sosial, pendidikan dan kesehatan semua berpangkal pada satu dapur bernama kemiskinan. Demikian dikatakan Caleg DPRD Provinsi NTT plus Ketua Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW PPRN NTT, Ir. Harmans Hermus Florianus, MT.
Kepada Berita Rakyat di Kupang, Harmans mengatakan masalah kemiskinan di NTT antara lain disebabkan oleh prilaku, pola pikir, pola kerja masyarakat yang masih tradisional. Petani NTT belum moderen seiring dengan pesatnya teknologi. Karena itu, pemerintah perlu berperan aktif memoderenisasi pola kerja masyarakat, baik dibidang pertanian, peternakan maupun industri kecil. Sehingga penghasilan para petani, peternak dan pengusaha industri kecil bisa meningkat.
“Kalau penghasilan mereka membaik, tentu biaya atau masalah pendidikan kita bisa teratasi. Sejak 2007, pendapatan per kapita kita sangat kecil, sekitar Rp. 300 rubu per bulan per Kepala Keluarga (KK). Ini akar masalahnya,” timpalnya.
Soal pendidikan, kata dia, bisa dilihat dari out put kelulusan, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Berapa tahun terakhir ini grafik kelulusan terus menurun. Toh begitu Harmans mengaku banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan di NTT. Antara lain biaya pendidikan melebihi biaya hidup masyarakat yang dipengaruhi naiknya harga BBM, kurangnya jumlah tenaga pendidik dan kualitas pendidik yang belum bisa mengimbangi berubah-ubahnya kurikulum serta minimnya upah yang diterima oleh para guru.
“Guru itu pejabat fungsional. Kerjanya dari jam 07.00 pagi hingga sore hari. Dia menangani sekian ratus pelajar. Tapi upah yang mereka terima jauh lebih kecil dari birokrat yang punya jabatanan. Padahal si pejabat itu waktu kerjanya lebih pendek. Oleh karena itu, kita butuh kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Karena ini kewajiban negara yang diamanatkan oleh UUD 45. Bagaimana daerah ini, bagaimana bangsa ini kalau tidak ada generasi yang terdidik dengan baik,” tohoknya. +++cis+++
PPRN, PARTAINYA RAKYAT MISKIN
PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL (PPRN) adalah partai politik (parpol) berbasis nasionalis yang menjunjung tinggi sifat kerakyatan, berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Parpol yang diarsiteki Amelia Achmad Yani dan HVT Albert Simanjuntak ini disebut-sebut sebagai partainya rakyat miskin. Benarkah?
PPRN dideklarasikan pada 16 Februari 2006 dan berkantor pusat di Jl. Pahlawan Revolusi No. 148 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Partai bernomor urut 4 yang ditukangi DR. Sutan Raja D.L. Sitorus (Pendiri dan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat), Amelia Achmad Yani (Ketua Umum), HVT Albert Simanjuntak (Sekretaris Jenderal) tersebut memiliki visi “Rakyat bebas dari belenggu penderitaan dan ketidakadilan” serta misi “Meningkatkan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan Meningkatkan taraf hidup rakyat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur”.
PPRN dinyatakan lolos verifikasi faktual Partai Politik peserta PEMILU 2009 di 33 provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). PPRN merupakan satu-satunya parpol yang dinyatakan memenuhi syarat kepengurusan di seluruh Indonesia. Prestasi ini merupakan bukti PPRN sebagai partai politik yang sangat serius menhadapi PEMILU 2009.
Kepedulian PPRN terhadap penderitaan rakyat bukan hanya slogan. Ini telah dibuktikan melalui bakhti karya Sutan Raja D.L Sitorus. Berbagai usaha dan upaya telah ia lakukan demi memerangi kebodohan dan kemiskinan. Sejumlah sekolah dasar (SD), SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi (PT) yang diberi nama Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) telah ia bangun dibawah naungan Yayasan Abdi Karya (Yadika). Bagi siswa atau mahasiswa yang kurang mampu diberikan dispensasi berupa beasiswa.
Sukses memanage dunia pendidikan, D.L Sitorus juga merambah dunia bisnis. Melalui PT. Torganda ia membuka usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik Minyak Goreng yang bersumber dari kelapa sawit (CPO, crude plam oil) di Sumatera, Sulawesi dan Papua. Untuk mengidupi para petani kelapa sawit, D.L Sitorus membagikan kepada masing-masing kepala keluarga (KK) tanah seluas 2 Ha sembari diikuti dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Alhasil para petani kelapa sawit bisa memiliki penghasilan tetap Rp. 2 juta per bulan (minimal).
Selain pendidikan dan usaha perkebunan, D.L Sitorus juga membuka usaha perhotelan, Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), biro perjalan dan real estate. Puluhan ribu tenaga kerja tanah air ditampung diladang usahanya, termasuk ribuan pekerja dari NTT. Keberhasilannya ini diakui pula oleh The Asean International Development (TAID). Buktinya TAID memberikan penghargaan “The Best Exekutif Award” kepada D.L Sitorus pada tahun 1999. Toh begitu D.L Sitorus tak pernah lupa diri. Ia banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, seperti membangun dan merehab gereja dan masjid di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Papua. Dia juga rutin memberangkatkan warga miskin dan karyawannya yang beragama Islam untuk beribadah haji ke Mekah dan yang beragama Kristen mengunjungi kota suci Yerusalem. Dari NTT sendiri telah diberangkatkan sebanyak 1501 orang.
Kini melalui PPRN D.L Sitorus ingin meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. PPRN ditugaskan untuk sepenuhnya mencurahkan kepedulian dan perhatian kepada orang-orang yang kurang mampu.
“Sebelum dipanggil Sang Khalik, saya ingin tersenyum, bila perlu tertawa karena masyarakat bumi pertiwi ini sudah bisa hidup damai dan sejahtera,” begitulah keinginan D.L Sitorus yang sering disampaikan kepada pengurus PPRN.
Amanah mulia ini langsung munuai respon positif. Jajaran PPRN dibawa komando Amelia -----begitulah Amelia Achmad Yani biasa disapa---- pun bertekad memerangi kemiskinan, kebodohan dan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat miskin.
Setidaknya di kedalaman ucapan D.L Sitorus mengandung pesan bahwa PPRN akan tulus dan komit merubah kehidupan bangsa dengan cara menghilangkan masalah kebodohan dan kemiskinan. Sebab sejak merdeka 17 Agustus 1945, kebodohan dan kemiskinan masih terus membelengu bangsa Indonesia. Salah satu buktinya, yakni tahun 2005, kasus gizi buruk dan busung lapar di NTT ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Karena kondisi ini pemerintah lalu mengucurkan dana miliaran rupiah. Ironisnya, yang diperkuat justru infrastruktur kesehatan, posyandu, pemberian makanan suplemen, dan penanganan dana insentif cepat. Itu artinya, sebagian besar dana lari ke lembaga-lembaga pemerintah yang menangani kasus KLB tersebut. Ini menciptakan lahan subur korupsi dan melupakan tujuan utama penggunaan dana itu.
Busung lapar dan gizi buruk selalu dimulai dengan kemiskinan dan kekurangan pangan. Tapi penyebab kasus ini tak pernah terselesaikan. Ujungnya, masyarakat NTT terus dihantui busung lapar dan gizi buruk dari tahun ke tahun. Sebab, penyelesaian hanya bersifat kuratif, emergensi dan jangka pendek. Sama sekali tidak menyelesaikan akar masalah.
Kasus kemiskinan juga masih menjadi masalah besar di seluruh provinsi. Hampir di setiap daerah mayoritas penduduk dihuni warga miskin. Kondisi ini diperparah dengan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), membludaknya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta aturan atau kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
“Karena itulah kita butuh perubahan fundamental. PPRN harus bisa menyelesaikan akar masalah kemiskinan,” pinta Amelia saat temu kader PPRN di Jambi belum lama ini.
Kepedulian nyata terhadap masalah kemiskinan telah lama dilakukan Amelia. Selain menjadi pengasuh 20 anak sekolah tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, Amelia juga selalu membantu dan menjadi donatur pembangunan atau rehab tempat-tempat ibadah serta olah raga anak-anak di Yogyakarta. Ia juga aktif mendampingi para petani. Sebab selepas sebagai PNS Depertemen Luar Negeri yang ditempatkan di markas PBB, Amelia curahkan tenaga dan perhatiannya untuk orang-orang miskin, terutama para petani ladang, sawah, kopi, buah-buahan dan lain sebagainya melalui United Nations Development Programme (UNDP). Karena itulah Amelia kemudian memutuskan untuk tinggal di Dusun Bawuk, Sleman, Yogyakarta. Bahkan untuk bisa maksimal membantu para petani, Amelia mendirikan Koperasi Citra Yani Utama.
“Saya bahagia karena saya dapat berguna bagi orang lain. Dalam hidup ada satu kebutuhan lagi disamping sandang, pangan, papan, yakni kebutuhan dibutuhkan orang lain. Hidup ini akan sangat hampa bila tak ada lagi orang yang membutuhkan diri kita,” katanya.
Pemilu memang seperti layar lebar, sejenak mengangkang ke pikiran dan membooming. Kemudian, lewat waktu, ia terbujur nyaris mati. Pamflet, selebaran, spanduk, kampanye bercampur massa merupakan bagian dari hipnotisasi Pemilu. Semua pikiran seperti tertekuk, menyorot tajam pada partai politik yang ingin berkuasa. Pikiran pada kehidupan menjadi gamang. Kehidupan nyata terlupakan, karena sejarah membuktikan, kata dan janji partai politik seperti hiburan yang tak berujung. Visi dan misi, tertulis seperti kata-kata hidup, yang terlahir dari pembacaan kilas rangkai harapan massa. Namun, penggelembungan itu menjadi santet, seperti meneror dan mengintimidasi tanpa rasa sakit dan takut. Malah orang terbawa, menjadi satu hati karena tidak sadar tersiksa dalam kerangkeng politik. Kini muncul PPRN sebagai kekuatan baru dan siap mengamankan semua kepentingan rakyat. Sebagai partai politik yang berlum terkontaminasi “darah kotor”, PPRN berjanji akan menularkan kebahagiaan kepada massa yang sering ditindas oleh tipu muslihat partai politik.
“Hak dan kepentingan rakyat merupakan harga mati. Itu yang akan diperjuangkan PPRN. Karena yang lebih penting dari harta atau materi adalah amal ibadah kita di dunia,” kata Amelia.
Legislatif
Menghadapi PEMILU Legislatif pada 9 April 2009, PPRN menargetkan perolehan kursi di DPR RI melebihi ambang electoral threshold. Perkiraan ini dilatari komitmen pengurus dan kader PPRN, gemuknya struktur PPRN, solidnya pengurus PPRN, niat tulus pendiri dan pengurus PPRN serta kunjungan Amelia ke berbagai wilayah di Indonesia.
“Jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa tidak mampu. Kita harus selalu yakin dan jangan pernah menyerah sebelum bertanding,” kata Amelia.
Di hadapan ribuan kader, simpatisan dan pengurus PPRN Jambi, Amelia mengatakan, PPRN bukan partai kecil. Sebab PPRN telah memiliki kepengurusan di 33 provinsi, 400-an kabupaten/kota dan 3.800-an kecamatan. Karena itu, Amelia mengajak para kader PPRN untuk berjuang bersama rakyat meraih target lolos electoral threshold (ET) dan parliamentary threshold (PT) sehingga bisa eksis di DPR dan ikut Pilpres.
“Mari kita rebut kursi DPR sebanyaknya. Hilangkan segala keraguan dan rasa pesimis,” imbuhnya.
Amelia mengingatkan, jika langkah PPRN sukses di Pemilu 2009, seluruh kader PPRN jangan pernah menjadi sombong, angkuh atau melukai hati rakyat. Karena PPRN adalah bagian dari rakyat.
Terkait dengan perekrutan anggota legislatif, Amelia mengaku, PPRN akan menempatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif lebih dari 30%.
Untuk memperoleh dukungan tambahan pada Pemilu 2009, Amelia mulai merangkul tokoh-tokoh nasional, seperti Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, dan mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie untuk jadi juru kampanye. Ryamizard Ryacudu sendiri merupakan tokoh yang memiliki kedekatan emosional dengan almarhum, Jenderal Ahmad Yani.
“Saat ini PPRN tengah berupaya melakukan pendekatan dengan para tokoh tersebut agar mau menjadi jurkam PPRN. Kita juga mengajak mantan gubernur, mantan bupati, tokoh LSM, presenter televisi dan artis yang tersebar diseluruh Indonesia untuk menjadi jukam. Saya yakin PPRN akan mendapat dukungan dari rakyat,” ucapnya.
Pilpres
Pertanyaan siapa yang pantas jadi Presiden RI ke 7 mulai menggeliat. Sedikitnya sudah terekam ada 4 wanita yang besar kemungkinan akan saling bersaing dalam Permilihan Presiden (Pilpres) nanti. Keempatnya wanita tersebut merupakan pewaris para tokoh (negarawan) bangsa Indonesia. Mereka adalah Amelia Achmad Yani (putri pahlawan revolusi, Jenderal TNI Anumerta, Achmad Yani), Meutia Hatta (putri mantan Wakil Presiden Muhamad Hatta), Siti Hardiyati alias Tutut (anak mantan Presiden Soeharto) dan Megawati Soekarnoputri (anak mantan Presiden Soekarno).
AMANKAN KEPENTINGAN RAKYAT!
Kegetiran hidup dikerubuti bayang-bayang kemiskinan benar-benar dirasakan DR. Thomas Ola Langoday, SE. M.Si. Sebagai anak desa dari Pulau Lembata, ia merasakan dan tahu betul apa yang menimpa kampung halamannya Nusa Tenggara Timur (NTT). Kelaparan, kobodohan, pengangguran serta virus KKN seakan menjadi tontonan rutin dari tahun ke tahun. NTT tak banyak berubah sejak Indonesia bebas dari penjajah. Sudah begitu rakyat Flobamorata sering diperdayai. Ketika rakyat dibutuhkan, rakyat diagung-agungkan. Namun selepas itu rakyat bagaikan setumpuk sampah tak berarti. Kini dibawah panji Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), dosen tetap pada Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Katholik Widya Mandira (Unwira) Kupang yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPRN NTT tersebut bergerilya mengajak warga NTT meraih mimpi rakyat bebas dari belenggu penderitaan dan ketidakadilan. Caranya?
Pemilu 2009 sudah di depan mata. Sebagai kontestan, PPRN datang dengan visi-misi dan komitmen yang jelas, yakni amankan kepentingan rakyat. Mimpi rakyat bebas dari belenggu penderitaan dan ketidakadilan akan diraih melalui pemilu 2009.
“Langkah awal yang harus dilaksanakan adalah merebut kekuasaan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di semua tingkatan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota. Minimal disemua tingkatan memiliki satu fraksi. Sehingga pimpinan DPRD bisa direbut. Jika sudah begitu maka visi-misi PPRN yang juga diidam-idamkan rakyat bisa diperjuangkan secara maksimal,” ujar Thomas ----begitulah DR. Thomas Ola Langoday, SE. M.Si biasa dipanggil--- saat bincang-bincang dengan Berita Rakyat di kediamannya di bilangan Kelurahan Naikoten I Kupang, Rabu (1/10/08).
Dibawah komando Amelia Achmad Yani, putri Pahlawan Revolusi, Jenderal TNI Anumerta, Achmad Yani, PPRN mulai dicintai dan diminati rakyat. PPRN sering dinobatkan sebagai bayi ajaib, begitu lahir langsung berjalan mendatangi sanak famillynya di seluruh Indonesia. Alhasil kantong-kantong PPRN pun terbentuk hampir di semua desa di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Semangat perubahan terus membahana ke seluruh nusantara. Di NTT sendiri PPRN telah terbentuk di 20 kabupaten/kota. Buktinya, di semua kabupaten/kota dan provinsi PPRN memiliki Calon Anggota (Caleg) DPRD periode 2009-2014.
“Caleg dari PPRN merupakan figur yang militan dan bermoral. Karena itu saya selalu ingatkan kepada mereka agar hindari membohongi rakyat, hindari janji-janji yang bukan menjadi tugas dan tanggung jawab legislatif. Tugas dan tanggung jawab legislatif hanya terbatas pada kewenangan legislasi, anggaran dan pengawasan,” ucapnya.
Menurut Thomas, sesungguhnya PPRN lahir karena kepedulian. Kepedulian terhadap apa? Kepedulian terhadap semua kebobrokan bangsa dan negara yang terjadi selama 62 tahun setelah Indonesia merdeka. Kondisi bangsa belum terlalu banyak berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini. Salah siapa? Salah seluruh komponen bangsa ini. Pemerintah sendiri tidak bisa berbuat banyak. Apalagi masyarakat, LSM dan Pers. Karena apa? Karena kita jalan sendiri-sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kita semua harus bisa bergandengan tangan. Jangan bermusuhan. Mari kita bermitra. Mari duduk sama-sama, kita diskusikan nasib rakyat. Kalau pemerintah, LSM, Partai Politik, tokok-tokoh masyarakat, Pers jalan sendiri-sendiri, maka sampai kapan pun nasib rakyat tidak akan pernah keluar dari belenggu penderitaan dan ketidakadilan.
Permasalahan utama di NTT adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Setiap 17 Agustus kita selalu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Entah kita hayati atau tidak, tapi ada satu bait mengatakan “Hiduplah Jiwanya, Hiduplah Badannya”. Jiwanya itu dihidupkan lebih dahulu, baru badannya. Tapi yang dilakukan selama ini bangun badannya dulu, bangun fisiknya dulu, baru jiwanya. Karena itu kita menjadi tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Karena kita hanya terkonsentrasi membangun badannya, membangun fisiknya. Itu menyalahi amanat UUD 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, kalau biaya pendidikan lebih besar dari pendapatan petani atau pendapatan rakyat. Tidak bisa!
Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Ironisnya hak rakyat sering dikangkangi. Arti politik sering dibelokan. Padahal arti politik yang sesungguhnya adalah sebuah pangilan untuk bekerja, untuk mengabdi kepada rakyat. Sekarang ini banyak kader partai yang duduk di DPRD tinggalkan idealogi partainya. Tidak lagi keberpihak pada rakyat. Mereka hanya mengutamakan kepentingn kelompok atau golongan. Pendidikan politik kepada masyarakat pun diabaikan. Padahal pendidikan ini dimaksudkan untuk menghindari kesalapahaman dan mengurangi pengeksploitasian hak-hak rakyat.
“Karena itu PPRN akan bekerja dengan hati. PPRN berada dibelakang rakyat kecil, bukan di belakang pemerintah, bukan dibelakang pengusaha atau kelompok-kelopok tertentu,” tegasnya.
Pendidikan Politik
Dewasa ini partai politik di NTT cenderung menjagokan figur non partai politik untuk menjadi calon Gubernur maupun Bupati dan Walikota. Padahal sikap ini merupakan bukti keroposnya semangat pendidikan dan kaderisasi di dalam partai politik itu sendiri. Karena itu PPRN tidak mau mengulangi kegagalan tersebut. Kedepan PPRN akan menyiapkan kader untuk memimpin bangsa ini. Kaderisasi dan pendidikan politik akan diutamakan. Ditingkat provinsi, PPRN menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi Gubernur. Begitu juga di tingkat Kabupaten/Kota.
“PPRN mengedepankan pendidikan politik bagi kadernya. Kedepan yang menjadi calon pemimpin politik adalah mereka yang ada di partai ini, bukan orang yang selama ini berada di luar partai politik lalu tiba–tiba muncul menjadi pejabat politik. Setiap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia diberikan peran untuk mencipkatan kader-kader PPRN yang siap menjadi pemimpin di daerah masing-masing. Itu komitmen. Karena di PPRN tidak ada intervensi bahwa pusat akan mengirim kadernya untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur atau intervensi provinsi terhadap penentuan calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota di setiap pilkada,” jelasnya.
Untuk bisa mewujudkan impian PPRN, kata Thomas, hal pertama yang harus dilakukan adalah menguasai legislatif. Dengan menguasai legislatif, PPRN bisa membuat berbagai aturan perundang-undangan dan Peratutan Daerah (Perda) yang memihak kepada rakyat. Tanpa menguasai legislatif, sangat sulit bagi PPRN untuk mengamankan kepentingan rakyat. Begitu juga untuk menentukan siapa yang pantas menjadi Presiden, Gubernur atau Bupati dan Walikota.
Menghadapi Pemilu 2008 PPRN mengusung kader-kader yang militan dan bermoral. Kader-kader PPRN ini ditugaskan untuk mengamankan semua kepentingan rakyat di DPRD masing-masing. “Hanya dengan kerja keras, dengan kejujuran, rakyat akan bersimpati kepada kita, rakyat percayakan kita sebagai penyalur aspirasi mereka. Untuk itu hindari membohongi rakyat, hindari janji-janji yang bukan menjadi tugas dan tanggung jawab legislatif. Tugas dan tanggung jawab legislatif hanya terbatas pada kewenangan legislatif, anggaran dan pengawasan. Jadi itu harus dibedakan dengan audit yang dilakukan legislatif di jaman-jaman sebelumnya. Pengawasan kita itu jelas, pengawasan kepada pelaksanaan legislasi dan pengawasan kepada pelaksanaan anggaran. Bukan mengaudit hasil pembangunan dan sebagainya, itu tugas lembaga auditor,” ujar Thomas mengingatkan.
Ayah empat anak jebolan Universitas Brawijaya Malang itu juga menghimbau agar semua komponen bangsa ini bisa menjadi mitra PPRN, baik itu pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers atau organisasi masyarakat di NTT. Karena hanya dengan kemitraan yang baik kita bisa mencapai tujuan pembangunan dengan sempurna.
Kepada kader PPRN diminta untuk lebih mendekatkan diri kepada rakyat. Karena hanya dengan begitu kita bisa tahu apa yang dibutuhkan rakyat. Menghadapi pemilu, kader PPRN harus bisa menguasai legislatif. Kalau legislatif sudah dikuasai, otomatis bisa menguasai birokrasi. Jika sudah demikian maka apa yang menjadi cita-cita PPRN bisa terwujud dengan baik.
“Cita-cita pembangunan harus dimulai dengan regulasi. Regulasi itu bukan soal jumlahnya, tapi soal kualitasnya yang mempunyai daya ramal, yang mempunyai daya tahan untuk sekian puluh tahun. Bukan satu dua tahun kemudian dirubah,” tandasnya.
Kemiskinan
Kemiskinan yang terjadi di NTT bukan hanya stigma. Tapi fakta yang dari tahun ke tahun tak pernah terselesaikan. Masalah sosial, pendidikan dan kesehatan semua berpangkal pada satu dapur bernama kemiskinan. Demikian dikatakan Caleg DPRD Provinsi NTT plus Ketua Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW PPRN NTT, Ir. Harmans Hermus Florianus, MT.
Kepada Berita Rakyat di Kupang, Harmans mengatakan masalah kemiskinan di NTT antara lain disebabkan oleh prilaku, pola pikir, pola kerja masyarakat yang masih tradisional. Petani NTT belum moderen seiring dengan pesatnya teknologi. Karena itu, pemerintah perlu berperan aktif memoderenisasi pola kerja masyarakat, baik dibidang pertanian, peternakan maupun industri kecil. Sehingga penghasilan para petani, peternak dan pengusaha industri kecil bisa meningkat.
“Kalau penghasilan mereka membaik, tentu biaya atau masalah pendidikan kita bisa teratasi. Sejak 2007, pendapatan per kapita kita sangat kecil, sekitar Rp. 300 rubu per bulan per Kepala Keluarga (KK). Ini akar masalahnya,” timpalnya.
Soal pendidikan, kata dia, bisa dilihat dari out put kelulusan, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Berapa tahun terakhir ini grafik kelulusan terus menurun. Toh begitu Harmans mengaku banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan di NTT. Antara lain biaya pendidikan melebihi biaya hidup masyarakat yang dipengaruhi naiknya harga BBM, kurangnya jumlah tenaga pendidik dan kualitas pendidik yang belum bisa mengimbangi berubah-ubahnya kurikulum serta minimnya upah yang diterima oleh para guru.
“Guru itu pejabat fungsional. Kerjanya dari jam 07.00 pagi hingga sore hari. Dia menangani sekian ratus pelajar. Tapi upah yang mereka terima jauh lebih kecil dari birokrat yang punya jabatanan. Padahal si pejabat itu waktu kerjanya lebih pendek. Oleh karena itu, kita butuh kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Karena ini kewajiban negara yang diamanatkan oleh UUD 45. Bagaimana daerah ini, bagaimana bangsa ini kalau tidak ada generasi yang terdidik dengan baik,” tohoknya. (chris parera)
CURRICULUM VITAE
KETUA DPW PPRN NTT
I. IDENTITAS DIRI :
1. Nama Lengkap : Dr. Thomas Ola Langoday, SE., MSI.
2. Tempat/Tanggal Lahir : Holoziang, 24 Juli 1962
3. Agama : Katolik
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Pekerjaan : Dosen Tetap FE Unwira Kupang
6. Alamat Kantor : Kampus Merdeka Jln. Jend. Achmad Yani
No. 50 – 52 Kupang 85225
Tlp.(0380) 833395; Fax (0380) 831194
hp 081339320099
7. E-Mail : ola_langoday@yahoo.co.id
II. PENDIDIKAN
1. SDK Tobiwutung, tamat tahun 1976
2. SMPK Palugodam – Lewokemie – Adonara Timur – Flotim – tamat tahun 1980
3. SMAK Syuradikara Ende tamat tahun 1983
4. S1 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ekonomi – Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan - Berijasah tahun 1990.
2. S2 Universitas Hasanuddin Makassar – Program Pascasarjana – Bidang Kajian Ekonomi Perencanaan Pembangunan – Berijasah tahun 2004.
3. S3 Universitas Brawijaya Malang – Program Doktor Ilmu Ekonomi – Bidang Keahlian Keuangan Publik dan Keuangan Daerah – berijasah tahun 2006.
III. RIWAYAT PEKERJAAN
Dosen tetap Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus – Unit Kerja Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang - terhitung sejak 1 Pebruari 1990 sampai dengan sekarang.
KURSUS/PELATIHAN
1. Pelatihan Penggunaan Metode Participation Action Research (PAR) untuk Intensive dan Rapid Study, oleh Konsultan Nippon Koei Co., Ltd & Associate, Tanggal 27 – 29 Juni 2000, bertempat di Hotel Fatuleu Kupang.
2. Pelatihan Manajemen untuk Usaha Kecil, kerjasama IASTP – II dengan Depkop, PK dan M, tanggal 17 – 21 Mei 1999, bertempat di Hotel Gajah Mada Kupang.
3. Pelatihan Jaringan Kerjasama Akademik (Academic Networking), kerjasama LPSDM – IPB Bogpr dengan LPIU – ADB Undana, tanggal 10 – 20 Pebruari 1999, bertempat di Universitas Nusa Cendana Kupang.
4. Pelatihan Metodologi dan Manajemen Penelitian Bidang Ekonomi dan Akuntansi : kerjasama LPIU – ADB UNTAD dengan LP3UK IPB Bogor tanggal 31 Oktober – 16 Nopember 1996 bertempat di Universitas Tadulako – Palu.
I. PENGALAMAN PENELITIAN
1. Analisa Pengeluaran Publik untuk Rakyat Menuju Sejahtera – kerja sama Antara AUSAID dengan Pemda Prov NTT dan Perguruan Tinggi Lokal di NTT, 2008.
2. Peranan Sektor Informal dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi NTT, kerjasama Balitbangda NTT dengan PT. Puri Dimensi Kupang, 2007.
3. Analisis Kebijakan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Gizi Buruk dan Busung Lapar di Provinsi NTT. Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT dengan PT. Maha Charisma Adiguna Kupang, 2006.
4. Survey Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur – Kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dengan LPPM Universitas Katolik Widya Mandira Kupang (2006).
5. Pengaruh Desentralisasi dan Pemerataan Fiskal Terhadap Kapasitas dan Kebutuhan Fiskal serta Pajak Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, 2006)
6. Survey Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Sikka – Kerja sama Coremap Kabupaten Sikka dengan Konsultan Jasa Patria Kupang, 2005).
7. Pemberdayaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten TTU tahun 2001 (kerjasama FE Unwira Kupang dengan Pemda TTU)
8. Prospek Usaha Sektor Informal di Kelurahan Bansone dan Kefa Utara – Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU – Tahun 2000 (Penelitian tim, kerjasama FE Unwira Kupang dengan Pemda TTU).
9. Intensif Study : Rural Development Pioneer Project NTT tahun 2000. (Hasil penelitian mandiri sebagai Rural Development specialist pada Nippon Koei Co., Ltd & Association).
I. KARYA ILMIAH
1. Penggunaan Model Kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Formula Alternatif Alokasi Dana Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur) – Jurnal of Economic and Management – volume 8, Nomor 3 – Oktober 2007- ISSN 1411-5794- Program Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Universitas Gajayana – Terakreditasi SK Dirjen Dikti No. 39/DIKTI/Kep/2004.
2. Desentralisasi Fiskal dan Perilaku Fiskal Moral Hazard Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia (Jurnal Manajemen Wira Vol. 1 No. 1 – September 04).
3. Ekonomi Bumi Flobamora: 130 tahun Pra Kemerdekaan Hingga 59 tahun Pasca Kemerdekaan (Warta Nusa Tenggara Timur, Edisi ke XIII Agustus 2004).
4. Saatnya Melunasi Transaksi di Pasar Politik (Opini: Radar Timor, Sabtu, 15 Mei 2004).
5. Regionalisasi Ekonomi : Menghipnotis Pelaku Ekonomi NTT (Opini : Pos Kupang, Senin, 12 Januari 2004).
6. Transfer Keuangan Antar Pemerintah (Opini : Kupang News, Jumat, 11 Juli 2003).
7. Birokrat dan Inefisiensi Fiskal (Opini : Pos Kupang, Jumat, 13 Juni 2003).
8. Kebijakan Makro Ekonomi Baru di KTI (Opini : Pos Kupang, Senin, 30 September 2002).
9. Ekonobiologi (Opini : Pos Kupang, Sabtu, 14 September 2002).
10. Dibalik Kelangkaan BBM (Opini: Surya Timor, Selasa, 13 Juni 2000).
11. Paradigma Baru Pembangunan ekonomi Daerah (Opini: Surya Timor, Jumat, 26 Mei 2000).
12. Memotong Lingkaran Kemiskinan Di NTT (Opini: Surya Timor, Jumat, 5 Mei 2000).
13. Kenaikan Tunjangan Bagi Koruptor (Opini: Sasando Pos, Sabtu, 15 April 2000).
14. BBM dan Kemandirian Bangsa (Opini: Pos Kupang, 12 April 2000).
15. APBD Tanpa Prioritas Perbaikan Ekonomi Rakyat (Opini: Pos Kupang, Kamis, 30 Maret 2000).
I. KEGIATAN PENUNJANG
1. Sebagai tim leader kegiatan penelitian pada PT Puri Dimensi Kupang.
2. Sebagai Ahli Ekonomi dalam kegiatan Penelitian: Analisis Kebijakan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Gizi Buruk dan Busung Lapar di Provinsi NTT. Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT dengan PT. Maha Charisma Adiguna Kupang, 2006.
3. Konsultan Vocal Point – Kerjasama Partnership dengan FE Universitas Brawijaya Malang untuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lembata, Tahun 2004.
4. Konsultan pada Nippon Koei Co., Ltd & Associates sebagai Rural Development Specialist dari tanggal 1 Oktober 2000 sampai dengan 31 Maret 2002.
5. Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NTT untuk materi Pengembangan Kemitraan dan Lingkungan Strategis tahun 2001 – 2002.
6. Konsultan pada PT. Tata Guna Patria Jakarta, assosiasi dengan Nippon Koei Co., Ltd & Associates, sebagai Specialist Regional Planning di NTT, pada Sub Project Rural Development kerja sama Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah RI tanggal 27 Juni – 27 September 2000. (*)
Daftar Calon Anggota DPR RI
Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
Nomor Urut 4
I. Daerah Pemilihan 1 (Flores + Alor)
1. DR. Thomas Ola Langoday, SE. M.Si
2. drh. Lukas Alosius Tonga
3. Drs. Frans Salang
II. Daerah Pemilihan 2 (Timor, Rote Nado dan Sumba)
1. Dra. Hory Fangidae, MA
2. Nelson Sitorus, SE
3. Haji Sugiman,SA
4. DR. Frans Modok
5. Drs. Daud Maufa
6. Alex Lakaduma, SH
Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi NTT
Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
Nomor Urut 4
I. Daerah Pemilihan NTT 1 (Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Rote Ndao)
1. Yohanes Didinong Gessing, SM
2. Yosep Yakob Latuan, SH
3. Nelci Wehelmina Sonbai
4. Alosius Gago, SH
5. Rosmanti, SH
6. Gaspar Babo Padja
II. Daerah Pemilihan NTT 2 (Kabupaten Timor Tengah Utara dan Belu)
1. Mikhael Opat, S.Sos
2. Lidwina Adelfrida, S.Sos
3. Drs. Martinus Banase
4. Willybrodus Meak, SE
5. Suzana Tavarez
III. Daerah Pemilihan NTT 3 (Kabupaten Timor Tengah Selatan)
1. Paternus Yandinatus, SH
2. Naftalib Imanuel Tneh, ST
3. Velsiana Wilhelmina Lay, SH
4. Marthen Natonis, SE
5. Gamarya Alkatiri, SE
IV. Daerah Pemilihan NTT 4 (Kabupaten Sumba Barat, Timur, Tengah dan Barat Daya)
1. Bartholomeus Zeingo
2. Velisitas Rambu Paji Malairu, SE
3. Petrus Namudjandji, SH
4. Karolina Kasuatu
5. Bernabas B. Radja
6. Yoksan Erens Laiskodat
V. Daerah Pemilihan NTT 5 (Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Timur)
1. Ir. Yohanes Masjon
2. Ir. Harmans Hermus Florianus, MT
3. Getrudis Jaiman
VI. Daerah Pemilihan NTT 6 (Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka)
1. Siti Hapsa
2. Ir. Oswaldus,M.Si
3. Drs. Wilhelmus Lambert Padja
4. Drs. Julius Pesa Gambe
5. Fabianus Riwu, A.Md
6. Anna Marlinda, MB
VII. Daerah Pemilihan NTT 7 (Kabupaten Alor, Lembata dan Flores Timur)
1. Bertho B. Lamanepa
2. Lambertus Mapada, SE
3. Yosefiona Lou
4. Yoseph Pati Bean,SH
5. Yoseph Pihan, BE
6. Lukas Laba Boleng, SE
Langganan:
Postingan (Atom)
